ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)
DOI:
https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.481Kata Kunci:
Sengketa, Pertanahan, MediasiAbstrak
Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa tanah, hal ini diketahui berawal dari adanya keberatan suatu hak atas tanah, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan hukum penyelesaian tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah dilakukan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator. Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya mengatasi hambatan adalah mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali.
Referensi
Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
------------; Beberapa Aspek Tentang Agraria, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 2015.
--------------; Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Akademik Persindo, Jakarta, 2014
Anshari, Tampil, Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara, USU Press, Medan, 2015.
Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.
--------------; Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.
Daliyo, J.B. Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Dewa, Muh. Juhfri, Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif pelayanan Publik, Unhalu Perss, Kendari, 2011.
Hadjon, Philipus M. Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, 2011.
Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 50-62. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460
Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 63-76. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448
Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 77-90. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449
Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAMTINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 91-102. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450
