KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN PADA MASA PANDEMIK COVID 19 TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA ANGGOTA DPRD (Studi Kasus Sekretariat DPRD Kota Binjai
Keywords:
Kebijakan, Refocusing, AnggaranAbstract
Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan mekanisme pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan dalam proses refocusing anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai adalah tidak adanya standar khusus mengenai bentuk realokasi anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan refocusing dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan pemerataan jaringan internet dan fasilitas teknologi bagi Pemerintah Daerah serta membentuk Standar Operasional Prosedur khusus mengenai realokasi anggaran dan refocusing kegiatan di daerah
References
Sugiyanto, Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2017.
Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta,2017.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
Tangkilisan, Hesel Nogi, Kebijakan Publik yang Membumi, YPAPI, Yogyakarta, 2013.
Tjandra, Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2013.
Usman, Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Wahab, Solichin Abdul, Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
Wibawa, Samudra, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
