PERANAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA RETRIBUSI DAERAH (Studi Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan)

Abstract

Fokus penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan masing-masing kelurahan dan desa-desa di Kabupaten Nias Selatan masih belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga akhir tahun 2016. Berdasarkan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan memiliki rata-rata 35%-40% dalam penarikannya. masih banyak pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Nias Selatan pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang sudah di dapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptitf kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak asumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.Kendala juga dialami oleh wajib pajak sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu ketika wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pos ataupun ditempat-tempat pembayarn Pajak Bumi dan Bangunan yang telah tercantum di SPPT data-data tentang wajib pajak tidak keluar segingga sangat menyulitkan wajib pajak dan harus di urus di kantor pajak. Selain kendala didalam membayar pajak kendala yang di alami wajib pajak yaitu SPPT yang terselip atau terbawa ke RT lain atau alamat lain sehingga membuat wajib pajak harus menunggu kejelasan SPPT. Kendala-kendala ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar pajak karena menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak. Dan terkadang dari kendala- kendala tersebut membuat mereka harus telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.